Senin 19 Oct 2015 15:32 WIB

Jokowi: Bela Negara Itu Jangan Diartikan Wajib Militer

Presiden Joko Widodo.
Foto: Setkab
Presiden Joko Widodo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menegaskan konsep bela negara saat ini harus memiliki paradigma dan pendekatan yang baru dan tidak diartikan sebagai wajib militer.

"Bela negara itu jangan diartikan kayak yang dulu wajib militer, tidak," kata Presiden menjawab pertanyaan Antara dalam wawancara khusus dengan Antara, RRI, dan TVRI yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta, Senin (19/10).

Jokowi mengatakan, pendekatan pemahaman bela negara saat ini yaitu bagaimana mengubah pola pikir dari semula berpandangan pesimis menjadi optimistis. "Selain untuk menumbuhkan rasa percaya diri, optimisme, gotong royong, nasionalisme, juga ini menyangkut nantinya yang paling penting adalah mengubah pola pikir kita," ujarnya.

Mantan wali kota Solo tersebut menyatakan, "Jangan sampai ada pesimisme, kemudian kita harus melihat ke depan, tidak dengan rasa pesimis, bela negara arahnya ke sana." Dia mengatakan, bela negara juga diharapkan dapat mengembangkan rasa percaya diri, kedisiplinan dan juga nasionalisme serta patriotisme.

"Jadi jangan sampai, misalnya, kayak sepak bola, ini kan harusnya mempersatukan malah berantem, malah kebalik-balik, seperti ini yang harus ikut bela negara," katanya.

Pada 20 Oktober 2015, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki periode satu tahun. Dalam kesempatan wawancara khusus itu, Presiden menegaskan saat ini pemerintah menyiapkan fondasi kekuatan berbagai sektor nasional yang diharapkan akan kuat menopang pembangunan berbagai bidang dalam dua hingga empat tahun mendatang.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement