REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Din Syamsuddin meminta agar pemerintah dengan tegas mengatur agar insiden Aceh Singkil tidak terulang kembali di kemudian hari. Karena menurutnya insiden tersebut termasuk permasalahan dimensi sosial, sehingga harus ada campur tangan pemerintah untuk mengaturnya.

"Saya mendapatkan informasi bahwa di kecamatan tersebut terdapat banyak tempat ibadah agama lain yang terlalu banyak. Padahal penduduknya mayoritas Muslim. Hal inilah menjadi faktor pemicu. Sementara ulama juga tidak dapat melakukan apa-apa jika kondisinya demikian," tuturnya usai konferensi pers hasil sidang WANTIM MUI di kantor pusat MUI, Jakarta, Kamis (15/10).

Dia menyatakan, rumah ibadah tidak hanya sebagai tempat beribadah umat beragama saja, melainkan juga lembaga sosial. Oleh karena itu, menurut dia pemerintah harus hadir dalam mengaturnya, sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dimensi sosial tersebut.

Dia berpandangan bahwa kita semua tidak bisa mentolerir aksi ini, baik dilakukan oleh siapa pun dan dimanapun. Dan ini menurutnya menuntut umat Islam dan juga pemerintah untuk bersungguh-sungguh dalam mengatasinya.

Menurutnya, pemerintah yang harus tegas dalam kasus ini, yaitu mengatur pembangunan rumah ibadah di setiap tempat. Hal itu karena menurut dia kondisi tersebut merupakan konflik dimensi sosial yang tidak terelakkan.

"Jika demi kebebasan beragama dengan logika kebebasan komplit, maka tak terelakkan konflik ini terjadi. Makanya harus diatur, negara diharapkan hadir untuk mengatasi dimensi sosial tersebut," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika