REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru besar Universitas Indonesia (UI) Achmad Syakhroza mengatakan, teknis kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) nantinya harus berinteraksi dengan rakyat dalam kegiatan ekonomi kalau ditetapkan pemerintah sebagai pengelola dana subsidi. Bila hal itu dapat dilakukan, alokasi bantuan dana desa akan terkendali dan bermanfaat secara maksimal memberikan nilai tambah ekonomi.
"BUMDes juga akan fokus sesuai dengan potensi dan karakteristik desa dalam pengelolaan modal yang ditempatkan padanya supaya dapat memenuhi target skala ekonomi," ujar Syakhroza kepada wartawan, Jakarta, Senin (12/10).
Dia menjelaskan, jumlah desa di Indonesia sekitar 60 ribuan, maka pemerintah diproyeksikan menuntaskan pembentukan seluruh BUMDes pada 2018. Apabila setiap BUMDes tersebut sanggup terintegrasi secara online dengan manajemen yang profesional, dapat muncul holding BUMDes. "Holding BUMDes ini akan menjadi salah satu pemain utama bisnis di Indonesia."
Syakhroza menyatakan, Presiden Jokowi sedari awal sudah menginstruksikan arahan untuk bekerja dan bekerja agar bisa diimplementasikan para menteri di Kabinet Kerja.
"Rakyat di desa diminta untuk bekerja dan bekerja, tentu jangan lagi terbebani untuk memikirkan bagaimana mendapatkan pupuk, bibit, pakan ternak, alat tangkap perikanan. Selain itu rakyat tidak terbebani lagi bagaimana cara mendapatkan dana untuk membeli bibit, pupuk dan bagaimana cara mereka memasarkan hasil panen," ujarnya.
Syakhroza menjelaskan, program Nawa Cita membangun ekonomi desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menjadi kenyataan bukan impian. Sebab itu, melalui BUMDes maka pemberdayaan manusia dan budaya rakyat Indonesia dibidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi menjadi terang benderang.
"Nah, untuk mewujudkan kebutuhan petani itu sesuai karakteristik desa, jikalau BUMDes yang diplot mengelola dana subsidi maka itu akan mampu menjalankan apa-apa yang diinginkan Presiden (Jokowi) secara baik sehingga akan menjadi mesin pertumbuhan yang riil bagi desa. Terusannya adalah kesejahteraan masyarakat desa," ujarnya.
Dia melanjutkan, kalau BUMDes bisa didirikan Pemerintahan Jokowi-JK pada awal tahun ini, maka pada bulan Mei 2016 para petani sudah mulai akan terlihat panen. "Demikian juga di sektor perikanan dan peternakan. Termasuk budidaya ikan, ternak ayam dan bebek atau sapi."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
