Kamis 08 Oct 2015 07:00 WIB

RSI Desak Jokowi Tetapkan 1 Muharram Sebagai Hari Santri

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kiri) didampingi Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini (kanan) memberikan keterangan pers terkait peringatan Hari Santri Nasional di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (6/10).
Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kiri) didampingi Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini (kanan) memberikan keterangan pers terkait peringatan Hari Santri Nasional di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (6/10).

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Resolusi Santri Indonesia (RSI) mendesak Presiden Joko Widodo untuk menetapkan 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional seperti yang dijanjikan ketika melakukan kampanye di Pondok Pesantren Babus Salam di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.

"Kami berupaya menindaklanjuti kesepakatan dan janji Pak Presiden untuk menetapkan 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional. Ketika Pilpres kemarin pak Jokowi berjanji akan mewujudkan harapan para santri, kami harap janji itu dapat ditepati," kata penggagas Hari Santri Nasional sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Babus Salam Pagelaran Tgoriq Ziyad Bin Darwis di Universitas Islam Raden Rahmat Malang (Unira) Kepanjen, Kabupaten Malang, Rabu (7/10).

Menurut dia, awalnya diusulkan 1 Muharram sebagai hari santri. Namun, setelah ada masukan dari berbagai pihak, akhirnya ditetapkan 22 Oktober, setiap tahunnya. Meski ada perbedaan, Gus Thoriq menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. "Kalau bisa tahun ini sudah ditetapkan. Apalagi sudah masuk Oktober," ujarnya.

Acara RSI tersebut, selain dihadiri perwakilan ulama, juga dihadiri santri, tokoh masyarakat, serta pengasuh pondok pesantren di Malang Raya. Selain mendesak presiden untuk segera menetapkan Hari Santri Nasional, Gus Thoriq juga menjabarkan sepuluh poin resolusi santri Indonesia yang telah disepakati bersama. Sebenarnya ada sembilan poin, namun setelah disepakati ada satu poin tambahan, yakni mengusulkan Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan Nasional.

"Ada beberapa hal yang kita sampaikan terkait Resolusi Santri yang pertama kali dibuat ini dan titik tekannya adalah santri harus ikut aktif dalam memikirkan Indonesia ke depan," ujarnya.

Kesepuluh poin RSI tersebut adalah NKRI dan Pancasila adalah harga Mati dan harus dijaga dan dibela eksistensinya, memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha individu atau kelompok maupun organisasi yang akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu mengusulkan kepada pemerintah atau negera atau Bank Indonesia (BI) dalam satu tahun ini perukuran rupiah harus di bawah 10 ribu rupiah per dollar AS atau mematok nilai rupiah dengan emas dan perak karena lebih aman dari pengaruh fluktuasi valas dan ekonomi global, mengusulkan kepada pemerintah agar 20 oktober jam 20.00 WIB untuk dijadikan hari minum kopi nasional.

Poin berikutnya adalah mengharap pemerintah untuk memperkuat ideologi kebangsaan dan ketahanan nasional dengan menyelenggarakan wajib militer bagi pelajar dan santri, mengharapkan pemerintah memberikan servis publik, baik di kota maupun di desa sebagai perlindungan terhadap perlindungan perempuan, serta mengusulkan KH Abdurrahman Wahid sebagai Pahlawan Nasional.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement