Sabtu 03 Oct 2015 17:23 WIB

Kementerian BUMN Diminta Transparan Soal Proyek Kereta Cepat

Rep: C14/ Red: Ilham
Kereta cepat yang rencananya dibangun untuk jalur Jakarta-Bandung.
Foto: Setkab
Kereta cepat yang rencananya dibangun untuk jalur Jakarta-Bandung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian BUMN telah memberikan sinyal bahwa Cina yang akan memenangkan tender proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menteri BUMN, Rini Soemarno, Kamis (1/10), menyatakan, proposal Cina memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan proposal saingannya, Jepang.

Misalnya, Bank Pembangunan Cina (CDB) dalam membiayai proyek tersebut tak meminta jaminan kepada pemerintah RI. Kemudian, tidak meminta anggaran APBN serta dilakukan secara business to business (B to B) lantaran antara konsorsium BUMN masing-masing RI dan Cina.

Namun, menurut pakar ekonomi pembangunan Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya, Kementerian BUMN belum cukup transparan. Rincian proposal Cina terkait tender kereta cepat Jakarta-Bandung, ujar Berly, perlu diungkapkan ke publik. Sehingga, dapat diketahui apakah proposal Cina feasible atau tidak.

Dia mengatakan, meskipun Beijing sudah menyatakan bersedia menyediakan pinjaman setara Rp 73 triliun tanpa jaminan dari pemerintah, tranparansi publik masih harus diutamakan.

Sebab, kontur tanah Jakarta-Bandung cenderung berbukit-bukit sehingga ada kekhususan dalam membangun rel atau jembatan. Lantaran kereta kecepatan tinggi, 250-300 km/jam, menurut dia, kemiringan tak bisa terlalu drastis.

Untuk membangun jalur yang cenderung lurus itu, skema pembiayaan mesti transparan. "Ini yang enggak dibuka. Ini kita yang khawatir. Jangan-jangan enggak hanya Rp 10-12 triliun. Takutnya lebih. Padahal, ini lagi perlambatan ekonomi," kata Berly Martawardaya di Menteng, Jakarta, Sabtu (3/10).

Menurut dia, Kementerian BUMN, yang menjadi leading sector proyek ini, tidak bisa membentuk konsorsium sebelum transparan ke publik mengenai proposal Cina.

Diketahui, BUMN-BUMN yang akan terlibat yakni PT Jasa Marga, PT Wijaya Karya, PT PTPN VIII, dan PT KAI. Antara konsorsium BUMN Indonesia dan Cina nantinya, menurut Menteri Rini, akan dibentuk sebuah joint venture agreement.

"Ini kan sudah zaman demokrasi terbuka, harus dibuka juga. Sehingga kita, publik maupun yang berpengalaman untuk menghitung-hitung ini bisa melihat ini (proposal Cina) feasible," tegas Berly. Berdasarkan road map jangka panjang Kementerian Perhubungan sendiri, direncanakan pada 2030 nanti sudah dibangun rute KA cepat Jakarta-Surabaya.

Terkait itu, menurut Berly, jalur KA cepat Jakarta-Bandung nantinya dapat menjadi awal daripada proyek jangka panjang Jakarta-Surabaya itu. Jalur Jakarta-Bandung menurutnya akan cukup menyedot banyak penumpang, sehingga jalur ini bisa menjadi penghasil profit yang lebih rutin cash cow bagi jalur Jakarta-Surabaya.

"Jadi yang lebih ramai ini yang dibangun duluan. Kan enggak bisa bangun sekaligus Jakarta-Surabaya kan? Harus ada sepotong yang dimulai duluan."

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement