REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai paket kebijakan jilid dua yang baru saja diluncurkan pemerintah kurang greget. Bahkan dia menyebut, paket kebijakan tidak menyentuh persoalan pokok yang sedang dihadapi perekonomian Indonesia.
"Menurut saya paket kebijakan jilid dua ini gak nendang seperti apa yang disampaikan Presiden sebelum dilakukannya pengumuman," kata Gus Irawan kepada Republika, Selasa (29/9).
Beberapa paket kebijakan jilid dua adalah terkait percepatan pemberian insentif tax allowance dan tax holiday. Selain itu juga menjanjikan pemberian izin investasi di kawasan industri yang hanya membutuhkan waktu tiga jam.Menurut Gus Irawan, kebijakan tersebut memang bagus untuk jangka panjang.
Tapi, Indonesia butuh kebijakan jangka pendek mengingat kinerja industri terus merosot dan sudah terjadi banyak pemutusan hubungan kerja. Dia berpendapat, kebijakan jangka pendek yang bisa diambil untuk meringankan beban industri adalah dengan segera merealisasikan penurunan tarif pajak penghasilan badan (PPh) badan.
"Penurunan tarif PPh badan jangan hanya wacana. Menteri Keuangan harus secepatnya mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk menurunkan tarif pajak," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
