REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan sistem pemilihan secara langsung merupakan cara yang tidak murah dan berpotensi mengakibatkan kedaulatan bisa dikuasai oleh pemilik modal.
"Sistem pemilihan langsung merupakan cara yang tidak murah. Kalau tak mempunyai modal tak akan bisa menang dalam pemilihan langsung," kata Zulkifli Hasan dalam rilis Humas MPR RI yang diterima di Jakarta, Selasa (29/9).
Ketua MPR RI menuturkan, sistem demokrasi Indonesia sebenarnya adalah seperti dalam sila keempat Pancasila, yakni perwakilan dan permusyawaratan. Dengan cara perwakilan dan permusyawaratan, lanjutnya, maka sistem pemilihan ketua sebuah lembaga bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik.
Ia pun membandingkan antara organisasi yang menggunakan sistem permusyawaratan dan perwakilan dengan organisasi yang menggunakan sistem pemilihan langsung.
"Yang menggunakan sistem permusyawarahtan pemilihan ketuanya bisa lancar dan aman serta tidak meninggalkan konflik. Sedang yang menggunakan sistem pemilihan langsung yang ada hanya menang-menangan," ujarnya.
Resiko dari sistem pemilihan langsung, ujar dia, adalah bila menang maka akan memikirkan bagaimana uang yang sudah digunakan akan kembali atau bagaimana cara membayar kepada orang yang memberi uang.
Dengan cara seperti inilah maka bangsa ini disebut oleh Zulkifli Hasan semakin jauh dari nilai ideal Pancasila. "Kedaulatan rakyat sekarang menjadi kedaulatan pemilik modal," ujarnya.
Zulkifli Hasan juga menyinggung bahwa bangsa Indonesia tak memiliki arah dalam membangun bangsa yang dulu disebut dengan GBHN. Akibat tidak adanya GBHN, ujar Ketua MPR RI, maka program pembangunan hanya didasarkan pada misi dan visi calon kepala daerah dan calon presiden, sehingga pembangunan yang berjalan selama periode lima tahunan kadang tidak akan menyambung.
Sebagaimana diberitakan, GBHN merupakan perangkat yang perlu dihidupkan kembali agar arah pembangunan Republik Indonesia dapat benar-benar berkelanjutan dari masa ke masa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika