REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sejumlah pedagang kecil di Kota Bogor mengeluhkan pendapatan yang semakin tak menjanjikan seiring dengan pelambatan ekonomi yang tengah terjadi. Dalam kondisi seperti ini mereka berharap pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang semakin menyulitkan usaha mereka. Salah satunya mengizinkan operasi minimarket.
"Sekarang ini setiap hari jualan 24 jam saja pendapatannya hanya cukup untuk makan. Apalagi kalau minimarket semakin banyak," keluh Tasri, pemilik warung kecil di Indraprasta, Tanah Sareal, Kota Bogor, Sabtu (26/9).
Terlebih, warung Tasri persis berhadap-hadapan dengan salah satu gerai minimarket franchise. Tidak tertutup kemungkinan, ujarnya, pembeli lebih suka berbelanja di minimarket yang lebih lengkap dan berfasilitas pendingin ruangan.
Sejak lima tahun silam, Tasri dan suaminya membuka warung kecil yang menjual rokok, minuman, serta sejumlah jajanan dan keperluan rumah tangga. Sementara ketiga anak mereka tinggal di kampung halamannya di Kuningan, Jawa Barat, bersama kakak Tasri.
"Dulu masih bisa pulang ke Kuningan sebulan sekali atau dua bulan sekali. Sekarang semakin seret, kalau tidak ada uang ya kami di Bogor saja," ungkap ibu 45 tahun itu, yang sehari-harinya tidur dan tinggal di warung tersebut.
Tasri berharap pemerintah bisa membantu pedagang kecil seperti dirinya agar bisa mengembangkan usaha. Sebab, Tasri mengaku dirinya tak berpendidikan dan hanya bisa berdagang.
Ia sendiri tak mengetahui Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pusat yang bakal memberi kelonggaran izin pendirian minimarket di daerah-daerah, apalagi soal rencana merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112/2007. Tasri hanya berharap, maksud pemerintah memperlancar pengembangan toko ritel modern itu tak memberikan dampak buruk bagi pedagang kecil seperti dirinya.
"Semoga masih bisa berjualan, masih bisa laku, dan syukur-syukur kalau pendapatan bertambah jadi bisa membiayai sekolah anak di kampung," harapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
