REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Indonesia Joko Widodo, Senin (21/9) menandatangi Keputusan Presiden (keppres) 21/2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatra Utara.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas memerintahkan agar relokasi 370 kepala keluarga (KK) korban Gunung Sinabung selesai semuanya pada akhir tahun ini. Bupati Karo juga diminta agar lebih aktif sehingga jangan semuanya dilimpahkan ke pusat.
“Sesuai perintah Presiden Jokowi saat kunjungan ke Sinabung pada 29 Oktober 2014, masalah relokasi harus segera dituntaskan,” katanya, Senin (21/9).
Presiden, kata dia, meminta pengungsi yang ada ditangani dengan baik. Saat ini masih ada 2.615 KK (9.538 jiwa) yang mengungsi karena status Gunung Sinabung masih Awas.
Sesuai rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), maka 2.053 KK (6.179 jiwa) dari tujuh desa harus direlokasi karena desa tersebut berada Kawasan Rawan Bencana 3.
Untuk prioritas pertama maka 370 KK (1.212 jiwa) warga Desa Bekerah, Simacem dan Sukameriah akan direlokasi di kawasan Siosar. Saat ini 370 unit huntap sudah jadi dan sudah diserahkan kepada warga. Namun yang ditempati baru 21 KK.
Hal ini karena lahan pertaniannya belum tersedia. Lahan seluas 185 hektare area (ha) hutan pinus untuk lahan pertanian bagi mereka belum selesai ditebang. Baru 120 ha yang diharapkan selesai November 2015 nanti.
“Lahan ini juga masih perlu dimatangkan dan tunggul pohon harus dicabut. Ini perlu waktu sembilan sampai 12 bulan,” ujarnya.
Untuk itu warga diperpanjang bantuan sewa lahan pertanian dan rumah selama setahun. Dia menambahkan, presiden akan berkunjung ke Siosar pada 25 September 2015 nanti untuk melihat langsung hunian tetap dan dialog dengan masyarakat.
“Sementara BNPB sejak September 2013 hingga sekarang telah membantu Pemda Karo Rp 171,8 miliar untuk penanganan Sinabung,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika