REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut peluang diberlakukannya keran impor beras saat ini semakin terbuka guna memenuhi kebutuhan pangan. Pemerintah lebih memilih membuka keran impor daripada mengorbankan masyarakat lantaran perhitungan yang salah.
"Harus terbuka kalau kita. Inikan masalahnya kekeringan. Ya kita tidak ingin mengorbankan masyarakat dengan berpegang pada perkiraan yang bisa salah. Karena itulah maka kita buka kemungkinan itu (impor) secepatnya kita akan melihat itu sebagai kemungkinan, harus buka," kata Kalla di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (21/9).
Lebih lanjut, Kalla mengatakan stok beras di Bulog hingga akhir tahun nanti masih sekitar 1,5 juta ton. Stok beras tersebut merupakan stok beras miskin (raskin).
"Itu stok raskin. Tapi stok untuk makanan seluruh penduduk itu kira-kira 2,5 juta sampai 3 juta perbulan. Stok Bulog itu hanya kira-kira 1,5 juta juga bisa sampai akhir tahun untuk raskin," kata Kalla.
Untuk diketahui, pagi tadi Wapres JK menggelar rapat terkait penanganan dan antisipasi El Nino terhadap ketahanan pangan di rumah dinas Wapres di Jalan Diponegoro. Menurut Kalla, dalam rapat tersebut dibahas terkait kemungkinan membuka keran impor beras.
Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah menyampaikan, rapat bersama sejumlah menteri itu digelar selama satu jam. Husain mengatakan, dalam rapat tersebut pemerintah akan memaksimalkan pengadaan beras.
"Rapat menyepakati, sekiranya kemarau berkepanjangan dan produksi terganggu, maka pemerintah harus tetap berusaha untuk menjaga ketersediaan pangan dengan memaksimalkan pengadaan beras," kata Husain.
Husain mengatakan ketersediaan pangan penting untuk dijaga agar tidak menyebabkan naiknya harga pangan. Jika terjadi kekurangan pasokan beras, lanjut dia, maka pemerintah akan memberlakukan kebijakan impor.
"Langkah ini sekaligus sebagai upaya untuk menjaga agar tidak terjadi lonjakan harga yang dapat membebani rakyat miskin. Sehingga impor juga akan jadi pilihan, jika memang diperlukan," kata Husain.
Dalam rapat tersebut turut hadir Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, serta Kepala Bulog Djarot Kusumayakti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika