REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin menilai, kenaikan gaji presiden ataupun pejabat tinggi negara lainnya tidak tepat untuk direalisasikan saat ini.

Sosok yang terakhir berpangkat Mayjen TNI ini meminta semua pihak untuk menahan diri terkait pengeluaran uang negara yang tak perlu.

Apakah itu mengenai kenaikan gaji atau tunjangan. Apalagi, sebut dia, jumlah orang miskin belakangan ini bertambah sebanyak 860 ribu.

"Masa di satu sisi kita (meminta) naik gaji? Sekalipun gaji saya, DPR? Sudahlah, nanti saja ketika rakyat sudah happy, uangnya sudah ada, baru (meminta naik gaji)," ucap anggota Komisi I DPR RI ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Tagore Abubakar menilai, sudah seharusnya gaji presiden dinaikkan lantaran beban tugasnya. Tagore menganggap, gaji presiden yang masih Rp 62 juta per bulan masih tak sebanding dengan gaji, misalnya, dirut BUMN yang mencapai Rp 200-500 juta per bulan.

Terkait itu, TB Hasanuddin meminta agar wacana kenaikan gaji baik PNS, anggota DPR, dan presiden, direm. Sebab, kini momentumnya rakyat sedang gundah akibat pelbagai bencana alam dan krisis ekonomi.

"Saya pikir momentumnya, apakah itu gaji DPR, para pejabat tinggi negara, itu tidak pas (dinaikkan)," katanya menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika