REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kadernya untuk tidak bingung dengan posisi partai sebagai partai penyeimbang. Menurutnya, posisi Demokrat sangat jelas di antara partai politik dan pemerintahan.

“Saya harap seluruh kader tidak ragu dengan posisi Demokrat sebagai penyeimbang ini,” kata SBY di kompleks parlemen Senayan, Rabu (9/9).

Presiden RI ke-6 itu mengatakan, posisi Demokrat dalam konteks koalisi yang terbentuk, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ada di tengah-tengah. Sebagai partai penyeimbang. SBY menolak anggapan dengan posisi penyeimbang seperti sekarang ini, Demokrat tidak memiliki pilihan jelas. Menurutnya, sejarah juga mencatat, ketika terjadi perang dingin, yang memunculkan blok barat dan timur, Indonesia lebih memilih ada di gerakan non-blok.

Jadi, posisi sebagai penyeimbang juga merupakan pilihan. Justru dengan posisi ini, Demokrat menjadi sangat penting di antara dua koalisi yang terbentuk di dunia politik nasional. “Dengan penyeimbang, partai kita lebih independen dalam menyampaikan aspirasinya,” imbuh dia.

SBY menambahkan, dengan posisi penyeimbang, Demokrat bisa lebih kritis ke pemerintah dan lebih mendukung kebijakan yang tepat untuk rakyat. Kalau keputusan atau program pemerintah tepat, Demokrat akan mendorong. Namun, kalau program dan keputusan tidak tepat, Demokrat sangat boleh untuk tidak setuju dan mengkritisinya. Namun, tetap dengan memberi solusi dan rekomendasi.

Ada tiga intruksi SBY yang diberikan pada seluruh kader partai Demokrat. Pertama, kader Demokrat yang menjadi eksekutif seperti kepala daerah, wajib mendukung penuh kebijakan pemerintah. Itu adalah etika politik yang baik, sebagai pembantu presiden harus membantu penuh. Kedua, partai melalui fraksi, kalau keputusan pemerintah tepat untuk rakyat, anggota dewan dari fraksi Demokrat tidak perlu tanggung untuk mendukungnya.

“Sikap ketiga adalah Demokrat meyakini melalui fraksi bisa mengkritisi keputusan pemerintah, bisa tidak setuju, kalau keputusan pemerintah tidak prorakyat,” tegas dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika