REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, mencatat sebanyak 130 desa di wilayahnya masih menunggak pembayaran beras untuk rakyat miskin (raskin) kepada Bulog.
"Pekan depan kami akan panggil masing-masing kepala desa tersebut supaya mereka segera membayar," kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Tangerang, Ahad (6/9).
Ia mengatakan beberapa faktor penyebab tunggakan pembayaran raskin di antaranya para kepala desa dan perangkat fokus melaksanakan pilkades serentak Juni 2015. Pernyataan tersebut terkait sejumlah warga menerima raskin dengan kualitas kurang baik di antaranya ada kutu dan bulir beras cepat patah, hal itu akibat lama tersimpan di gudang.
Namun para warga penerima raskin itu mengadukan kepada aparat terkait Pemkab Tangerang untuk dapat diselesaikan. Atas pengaduan warga itu, maka aparat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa (BPM-PPD) melakukan pemantauan dan melihat ke gudang Bulog Divisi Regional (Divre) Banten, maka banyak beras menumpuk. Padahal beras yang seharusnya didistribusikan awal Juni 2015 kemudian baru disalurkan pertengahan Agustus 2015 akibat masing-masing kepala desa menunggak membayar raskin itu.
Setiap bulan pemerintah menyalurkan raskin sebanyak 2,206 ton kepada warga miskin di Kabupaten Tangerang yang tersebar pada 29 kecamatan. Sedangkan warga miskin membeli beras tersebut sebesar Rp 1.600 per kg dan dibayarkan melalui aparat desa masing-masing.
Disebutkan, desa yang menunggak reskin tersebut diantaranya berada di Kecamatan Gunung Kaler, Mauk, Sepatan, Sukamulya, Sukadiri, Kronjo, Rajeg, Balaraja, Jayanti dan Jambe. Ahmed mengatakan pihaknya sudah membentuk tim monitoring dari BPM-PPD untuk mengawasi pembayaran raskin itu supaya segera dibayar ke petugas Bulog. (T.A047)
Ikuti Whatsapp Channel Republika