REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Partai politik di Tanah Air diharapkan tidak ikut "meratapi" masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia sebagai bagian dari sistem untuk membantu pemerintah dalam penyelesaian masalah.

"Kalau ikut meratapi, berarti kita menempatkan diri dalam permasalahan," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy dalam pelantikan DPW PPP Sumut di Medan, Sabtu sore.

Menurut dia, partai politik (parpol) memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah bangsa, termasuk krisis ekonomi yang kembali melanda Indonesia.

Namun kalangan parpol diharapkan tidak salah dalam menyikapi masalah dengan menyamakan krisis ekonomi yang terjadi saat ini dengan krisis moneter pada tahun 1998.

Kesalahan dalam pemahaman masalah dikhawatirkan justru menimbulkan ketakutan bagi masyarakat yang berujung pada terganggunya rencana yang disiapkan pemerintah.

Harapan serupa ditujukan kepada masyarakat yang terkesan ikut "latah" dengan menyebarkan informasi yang salah melalui media sosial atau sosmed.

Tanpa didasari alasan dan sumber yang resmi, masyarakat justru sering meneruskan informasi yang keliru melalui sosmed, seperti isu tentang kemungkinan kebangkrutan sejumlah lembaga keuangan.

"Memang meneruskan, tetapi itu justru menyebarkan ketakutan," katanya.

Ia mengatakan, masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia merupakan fenomena global yang juga terjadi di seluruh belahan dunia.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan berbagai program yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah bangsa, rakyat juga harus berperan seperti berhenti untuk membeli berbagai produk impor dan lebih mengutamakan produk dalam negeri.

"Kalau ada duku Palembang, jeruk dari Karo, salak Sidempuan, kenapa harus membeli buah impor?" kata Romahurmuziy.

Karena itu, kata dia, seluruh parpol di Tanah Air, terutama PPP harus dapat memelopori gerakan untuk membeli produk lokal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika