REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo meminta masalah kebakaran hutan dan lahan untuk dicarikan solusi permanen agar tidak berulang terus.
Hari ini Jokowi pun menggelar rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan dengan Kepala BNPB, Panglima TNI, Kapolri, Mendagri, Sekjen Kemen LHK dan terkait.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan hampir 80 persen wilayah Sumatra terdampak langsung oleh asap. Jarak pandang di Bandara SSK II Pekanbaru 500 meter, Kota Pekanbaru 500 meter, Rengat dan Pelalawan 800 meter, Bandara Sultan Thaha Jambi 600 meter.
Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Pekanbaru, Rumbai, Siak, Bangko, Rohul, Kampar, Jambi lebih dari 300. Artinya sudah level sangat berbahaya. "Presiden mengarahkan agar penanganan diteruskan dengan operasi darurat asap," ucapnya di Jakarta, Jumat (4/9).
BNPB diminta terus menggelar hujan buatan dan pemadaman api dari udara. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan menjadi koordinator dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. "Hal tersebut didukung penuh oleh BNPB, TNI dan Polri," kata Sutopo.
TNI diminta mengerahkan personil untuk membantu pemadaman dan menjaga daerah agar tidak dibakar, sedangkan Polri meningkatkan penegakan hukum bersama PPNS. Pemadaman di darat oleh BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, MPA dilakukan terus. "Posko agar didirikan di delapan provinsi," ucapnya.
Kepala daerah, kata Sutopo, tetap bertanggung jawab mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di daerahnya. Target pada September 2015 teratasi.
Selain itu peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak. Pada Sabtu (5/9) pukul 10.00 WIB akan digelar rapat koordinasi di Kantor Kemen LHK membahas teknis operasi darurat asap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika