REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Harian Koalisi Merah Putih Idrus Marham menyatakan sanksi bagi Partai Amanat Nasional (PAN) yang memutuskan bergabung dengan pemerintah diserahkan kepada rakyat yang sudah menyoroti segala peristiwa politik di negeri ini.
"Koalisi kami didasarkan kesadaran bersama dari seluruh partai yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Ikatannya adalah etika dan komitmen bersama, sehingga kalau ada sanksi (bagi PAN) kami serahkan kepada seluruh rakyat Indonesia," kata Idrus Marham dalam konferensi pers pengurus harian KMP, Kamis (3/9).
Idrus mengingatkan segala tindakan partai mendapat sorotan dari rakyat. Menurutnya, pasca-keputusan PAN itu partai-partai yang masih dalam KMP justru kian solid.
"Kami di KMP konsisten dan istiqomah dengan komitmen bersama yang telah dibuat. Kami memahami perubahan sikap politik DPP PAN dan itu justru membuat kami semakin solid," jelasnya.
Politisi PKS Fahri Hamzah yang hadir dalam konferensi pers itu menyatakan pada dasarnya keberadaan KMP menciptakan dialektika politik yang positif karena ada partai yang berada di dalam dan di luar kekuasaan.
Fahri menjelaskan segala keputusan KMP diambil melalui rapat presidium. Tetapi, hingga konferensi pers itu digelar, PAN belum menyampaikan alasan perubahan sikap politiknya.
"KMP selalu menghormati sikap PAN, akan tetapi atas komitmen bersama kami meminta penjelasan dan kejelasan (atas sikap PAN). Selain itu juga agar menjadi perhatian bahwa seluruh elemen KMP tetap solid hingga saat ini," kata Fahri.
Selain Idrus dan Fahri, dalam konferensi pers itu turut hadir Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Sekjen PKS Taufik Ridho. Menurut informasi yang dilontarkan Idrus Marham, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah meminta waktu untuk bertemu presidium KMP pada Kamis petang ini di Bakrie Tower, Jakarta.
Pada Rabu (2/9), PAN melalui ketua umumnya Zulkifli Hasan menyatakan bergabung sebagai partai pendukung pemerintah. Sebelumnya PAN merupakan partai yang masuk dalam jajaran partai Koalisi Merah Putih yang merupakan oposisi dari pemerintahan Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika