REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Bahtra Banong menilai pencopotan Kabareskrim Komjen Budi Waseso sama saja tidak berpihak kepada korupsi. Seharusnya, kata dia, jenderal bintang tiga tersebut mendapat apresiasi atas keberhasilannya membongkar mafia Pelindo.
"Pemerintahan Jokowi benar benar sangat tidak berpihak kepada pemberantasan korupsi, kami heran melihat pemerintahan Jokowi-JK harusnya Kabareskrim Budi Waseso diberi apresiasi atas keberhasilannya membongkar mafia di Pelindo," katanya kepada ROL, Selasa (2/9).
Bahtra menilai pencopotan Bareskrim tersebut tidak didukung dengan alasan yang jelas. Alasan pencopotan Budi Waseso karena mengganggu situasi ekonomi, kata dia, sangat tidak masuk akal.
KNPI mencurigai pencopotan tersebut lantaran Budi Waseso tidak bisa diajak kompromi soal kasus yang sedang ditangani, seperti Pelindo II. Terlebih, kata Bahtera, Budi dikabarkan akan menuntaskan kasus di Pertamina.
Bahtra menduga ada pihak di sekeliling presiden yang terlibat kasus-kasus yang ditangani Budi Waseso. Akibatnya, presiden Jokowi mendapat tekanam dari berbagai pihak agar segera mencopotnya. "Presiden Jokowi mendapatkan tekanan dari berbagai pihak agar segera mencopot budi waseso," kata mantan ketua PB HMI tersebut.
Komjen Budi Waseso dikabarkan akan dicopot dari jabatannya sebagai kepala Bareskrim Mabes Polri. Namun, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti tak berani membenarkan atau membantah hal itu. Menurutnya, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Mabes Polri saat ini masih membahas posisi Budi ke depan.
"Masih kita bicarakan. Ya terserah Wanjakti lah," kata mantan wakil kepala Polri tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
