Jumat 28 Aug 2015 18:04 WIB
Capim KPK jadi Tersangka

Seleksi Capim KPK Harus Dikawal Sampai Proses di DPR Selesai

Rep: C05/ Red: Bayu Hermawan
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti.
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari LIPI, Ikrar Nusa Bhakti mengatakan publik harus mengawal proses seleksi capim KPK di DPR. Hal ini agar tak terjadi transaksi politik saat pemilihan di fase itu.

"Ya mengawasinya tak cukup sampai di seleksi sekarang saja. Sebab nanti di pemilihan DPR justru itu yang paling penting," ujarnya dalam diskusi di LBH Jakarta, Jumat (28/8).

Menurutnya hal ini wajar, sebab ia memprediksi saat masuk ke DPR nantinya tarikan politiknya pasti kencang sekali. Ikrar menyebutkan jangan sampai nantinya di proses itu ada deal deal politik tertentu.

Dimana calon yang ada menjadi titipan pihak pihak tak bertanggung jawab. Sebab jika ini terjadi, maka ke depan KPK tak ubahnya akan jadi macan ompong.

"KPK bisa jadi tak garang lagi dalam menindak kasus kasus yang ada. Sebab akan bersikap tebang pilih," jelasnya.

Ikrar menambahkan, DPR juga akan berkepentingan menaruh orangnya di KPK. Sebab selama ini banyak dari DPR yang tertangkap oleh KPK.

"Istilahnya untuk mengamankan KPK. Yakni agar KPK tak mengusik DPR," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement