REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon pimpinan KPK Mayjen (Purn) Hendardji Soepandji menegaskan pemberantasan korupsi tak sekadar taktik dan teknik. Menurut Hendardji, strategi jangka pendek dan jangka panjang juga perlu dilakukan untuk memberantas korupsi.
Anggota pansel KPK Harkristuti Harkrisnowo menanyakan perihal implementasi strategi militer yang bisa digunakan di dalam KPK oleh Hendardji. Menurut Hendardji, strategi itu dapat diterapkan bila ada kerja sama dari seluruh elemen bangsa.
"Strategi pertama kali memang diterapkan di militer. Tak mungkin diberantas dengan serta-merta korupsi itu, perlu strategi dan kerja sama seluruh elemen bangsa," ujar Hendardji di Gedung Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta Pusat, Selasa (25/8).
Mantan Asisten Pengamanan KSAD itu mengatakan, strategi bisa dilakukan pada tahapan pencegahan dan penegakan. Hendardji menggarisbawahi tahap pencegahan dini penting dilakukan untuk menghindari praktik korupsi.
"Saya akan ingatkan, bahwa merencanakan korupsi itu termasuk kejahatan. Selain itu nanti akan kami awasi APBN. Perlu juga pendidikan dini tentang pencegahan korupsi," ujar Hendardji.
"Lalu apa yang akan anda lakukan bila terpilih jadi pimpinan KPK nanti?" tanya Tuti.
Hendardji berjanji akan memprioritaskan kasus-kasus besar korupsi. "Kasus-kasus besar prioritas saya untuk ditangani, selain kasus-kasus lainnya," katanya.
Hari ini enam calon pimpinan KPK tengah mengikuti tahap akhir seleksi, yakni wawancara dengan sembilan srikandi panitia seleksi. Mereka di antaranya Giri Suprapdiono yang sudah menjalani wawancara pukul 08.00-09.00 WIB. Kemudian Hendardji Soepandji, Jimly Asshiddiqie, Johan Budi SP, Laode Muhammad Syarif, dan Nina Nurmila Pramono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
