REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan sangat penting tranparansi dan kejelasan dalam perencanaan anggaran khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Karena, kata Jimly, saat ini, perencanaan pembangunan bisa terdapat sumber kebocoran hingga 30 persen. "Kita harus memberi perhatian serius dalam perencanaan. Sebab perencanaan itu bisa menjadi pintu masuk mulainya niat jahat," ujar Jimly dalam wawancara terbuka capim KPK di Sekertariat Negara, Selasa (25/8).

Menurut Jimly perhatian juga harus sama besar baik terhadap pembelanjaan maupun perencanaan anggaran. Karena, jika sudah direncanakan dalam anggaran bisa dianggap legal, padahal belum tentu legal.

"Perencanaan itu bisa direkayasa, kalau sudah menjadi undang-undang APBN seolah-olah halal. Padahal di balik itu, ada yang tidak benar," tuturnya.

Perlu diketahui, anggota tim Pansel Capim KPK, melakukan wawancara terbuka kepada 19 Capim KPK selama tiga hari dari (24/8) sampai (26/8). Sebelumnya, Pansel KPK telah mengumumkan 19 nama capim yang lolos ke tahap berikutnya. Nantinya dari 19 nama itu akan dikerucutkan menjadi delapan nama. Kemudian delapan nama tersebut akan dikirimkan Presiden Jokowi ke DPR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika