REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Gorontalo. Salah satu peserta dalam Rakorda itu adalah Rina yang merupakan perwakilan dari Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Gorontalo.

Rina mengeluhkan permasalahan dalam penyaluran dana kesehatan masyarakat di Gorontalo. Sudah bertahun-tahun Gorontalo tidak mendapatkan dana jaminan kesehatan masyarakat.

"Puskesmas sebagai pelayan kesehatan masyarakat terdepan pun sangat mengalami kesulitan," ujarnya melalui siaran Pers kepada Republika, Selasa (25/8).

Hal itu, lanjutnya, membuat tenaga kesehatan sering tidak mendapat tunjangan. Karena itu, ia mengusulkan agar dana kesehatan BPJS dapat secara langsung disalurkan melalui Puskesmas. Jika disalurkan lewat Pemda, maka permasalahan tak akan selesai dan pelayanan di Puskesmas tidak maksimal.

“Bahkan, pasien saya berpikir apakah pembayaran tagihan dari BPJS ke rumah sakit tidak lancar alias menunggak ya. Sehingga beberapa rumah sakit menolak pasien BPJS dengan alasan kamar penuh," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika