REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menilai kebijakan dan tindakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menggusur warga pribumi dari Kampung Pulo, sebagai tindakan yang tidak manusiawi. Dalam kasus penggusuran Kampung Pulo, Ahok semestinya dapat mengedepankan dialog yang baik.

"Banyak cara diplomasi yang sesungguhnya dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menertibkan, bukan masyarakat kemudian diperlakukan semena-mena ketika menolak penggusuran," ujar

Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), Beni Pramula, Sabtu (22/8).

Apalagi penggusuran tersebut, sambungnya, dilakukan ketika proses hukum gugatan warga kampung Pulo masih berlangsung. "Penggusuran yang melukai perasaan kami sebagai anak bangsa, juga tidak dilakukan dengan mekanisme yang berlaku dalam hukum. Misalnya saja, warga tidak mendapatkan penjelasan yang memadai tentang rencana penggusuran. Penggusuran juga melibatkan Satpol PP, TNI, Polri, dan juga preman," jelas Beni yang juga Presiden Pemuda Asia Afrika ini.

Selain dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi, lanjut dia, pascapenggusuran biasanya warga menghadapi ketidakjelasan nasib. Menurutnya, tidak semua yang digusur mendapat ganti rugi atau relokasi.

Beni menegaskan, dalil pertanggungjawaban dari pemerintah DKI ini tentu harus diperiksa lebih lanjut. Pola penggusuran semacam tersebut, kata dia, perlu diketahui lebih jauh apakah masyarakat mendapatkan kompensasi yang layak dari Pemprov.

Ikuti Whatsapp Channel Republika