REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah akan bertindak tegas terhadap para pejabat daerah di wilayah Papua yang sering meninggalkan daerahnya untuk menghabiskan waktu di Jakarta dan di tempat lain.
"Iya, tentu harus disiplin kan. Jadi siapa yang pergi seenaknya itu pasti akan mendapat melanggar disiplin. Tapi nanti juga DPRD nya harus memberi sanksi juga," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (21/8).
Lebih lanjut, ia mengatakan seluruh pejabat di Indonesia harus patuh pada aturan. Jika memang akan meninggalkan daerahnya, sambung dia, pejabat daerah harus mendapatkan izin dari Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri.
"Siapapun pejabat daerah harus sesuai dengan aturan dan izin. Apalagi ke luar negeri harus izin presiden, jangan lupa itu, lewat mendagri," jelas Kalla.
Terkait dengan dana pembangunan untuk Papua yang telah dianggarkan oleh pemerintah senilai Rp 37 triliun, Kalla pun mengkhawatirkan akan terjadi pelanggaran penggunaan anggaran.
"Pasti kalau tidak dibina daerah itu, pasti akan terjadi. Oleh karena itu, perlu disiplin lebih tinggi," kata Kalla.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Pandjaitan berjanji akan menindak pejabat daerah di wilayah Papua yang sering tidak berada di tempatnya dan menghabiskan waktu di Jakarta dan di tempat lain.
"Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan ada oknum-oknum pejabat di Papua yang sering menghabiskan waktu di Jakarta dan daerah lain. Kami akan menindak tegas para pejabat tersebut," ujar Luhut, Selasa (18/8).
Menurut Luhut, ada kecenderungan ketiadaan pejabat di Papua berhubungan dengan "menguapnya" dana khusus untuk Papua yang berjumlah sekitar Rp37 triliun dari APBN yang diberikan setiap tahun. Kemenpolhukam pun akan melakukan penyelidikan terkait hal ini.
"Ini membuat seolah-olah pemerintah pusat tidak peduli dengan Papua. Padahal setiap tahun ada dana Rp37 triliun, terbesar dibandingkan dana untuk daerah lain, dari APBN yang mengalir ke sana namun menguap begitu saja," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika