REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketidakharmonisan nampaknya membayangi Kabinet Kerja Presiden Jokowi-JK, pascareshuffle tiga menteri koordinator.
Hal tersebut berawal dari kritikan yang dilontarkan oleh Menko Kemaritiman Rizal Ramli, bukan cuma terhadap sesama menteri, namun juga Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Yang teranyar, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun tak lepas dari "tantangan" Menko Rizal untuk berdebat publik sehubungan dengan proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW).
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Helmy Faishal Zaini menilai, Menko Rizal semestinya fokus pada soal kemaritiman, alih-alih mengkritisi koleganya atau bahkan alasannya di pemerintahan. Yang terjadi, kata Helmy, Menko Rizal justru membuat kegaduhan pada hari-hari pertamanya bekerja.
"Cara ributnya terlalu kekanak-kanakan, ya. Menurut saya, enggak sepantasnya sebagai pejabat tinggi negara begitu," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).
Solusinya, lanjut anggota Komisi X DPR itu, Presiden Joko Widodo agar segera memanggil Menko Rizal. Menurut dia, ajakan untuk mendebat Wakil Presiden di hadapan publik sudah keterlaluan.
"Apalagi, menko. Menko kan seharusnya koordinasi. Malah, dia (Rizal Ramli) menjadi sumber kekacauan dari koordinasi itu sendiri," katanya.
Helmy juga tak menampik kemungkinan reshuffle jilid dua. Hanya saja, dia beranggapan bahwa hal itu bukanlah solusi lantaran masih terburu-buru untuk diadakan.
"Itu hak prerogatif Presiden," ujarnya.
Sebelumnya, Menko Rizal dikabarkan mengkritik keinginan BUMN Garuda Indonesia membeli pesawat terbang Airbus 350 sebanyak 30 unit. Rizal menilai, rencana Garuda untuk berhutang 44,5 miliar dolar AS kepada Bank of China Aviation justru akan merugikan Garuda.
Adapun proyek listrik 35 ribu MW merupakan kebijakan populis pemerintahan Jokowi-JK, yang visinya sudah disampaikan sejak masa kampanye Pilpres 2014 silam. Proyek ini digadang-gadangkan untuk memenuhi janji kedaulatan energi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika