REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan merevisi target pembangunan pembangkit tenaga listrik 35 ribu mega watt. Presiden tetap optimistis target tersebut dapat tercapai meskipun diragukan oleh menterinya sendiri.

Jokowi menuturkan, banyak pihak yang meragukan proyek pembangkit listrik yang ditargetkan selesai pada 2019 itu. Padahal, menurut Presiden, kebutuhan listrik di Indonesia memang sebesar itu.

Tiap melakukan kunjungan ke daerah, Jokowi mengaku kerap dicurhati rakyat soal kelangkaan listrik. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut dengan mencanangkan proyek besar pembangkit listrik 35 ribu megawatt.

"Itu adalah target kebutuhan. Tugasnya menteri mencari solusi," katanya di Jakarta Convention Center, Rabu (19/8).

Pemerintah, kata Jokowi, bisa saja memasang target mudah, misalnya hanya membangun 5 ribu megawatt. Tapi, Jokowi tidak mau memasang target yang pesimistis. Sebab, kebutuhan listrik di Indonesia memang sebesar 35 ribu megawatt.

Agar target itu dapat tercapai, Presiden menginstruksikan menteri untuk bekerja cepat. Setelah ada kontrak PPA, kata dia,  pembebasan lahan dan masalah pendanaan harus segera diselesaikan. Jokowi menambahkan, ia dan Wapres Kalla saja telah turun langsung membantu pembebasan lahan untuk PLTA Batang.

"Yang bisa dibantu ya bantu. Yang bisa dicarikan solusi ya carikan. Itu tugasnya menteri di situ," kata dia.

Jokowi sendiri enggan menanggapi konflik antara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Wapres Jusuf Kalla terkait proyek tersebut. Bagi Presiden, yang terpenting semua pihak bekerja cepat agar proyek 35 ribu megawatt tersebut segera terealisasi.

"Kalau urusan yang seperti itu, saya tidak akan jawab. Urusan saya urusan bekerja, menyelesaikan masalah," ucap Presiden ke-7 RI tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika