Selasa 18 Aug 2015 14:45 WIB

Megawati Mulai 'Bujuk' PAN Gabung KIH

Rep: Agus Raharjo/ Red: Ilham
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Joko Widodo.
Foto: Antara
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Joko Widodo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peta politik Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR saat ini masih belum seimbang. Jika dilakukan voting dalam mengambil keputusan, maka KMP akan mengungguli suara KIH.

Karena itu, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarno Putri berharap salah satu partai pilar KMP, Partai Amanat Nasional (PAN) bisa bergabung dengan KIH.

“Saya bilang ke Pak Zul (Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan), ayo masuk gabung ke PDIP, biar kalau voting kita menang,” kata Megawati di kompleks parlemen Senayan, Selasa (18/8).

Kedekatan PAN dengan PDIP dan KIH memang sudah terlihat beberapa waktu sebelumnya. Kedekatan pertama terlihat saat kongres PDIP di Bali. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menjadi salah satu tamu undangan dalam kongres yang kembali mengukuhkan Megawati menjadi Ketua Umum PDIP tersebut.

Kedekatan kedua antara PAN dan PDIP terlihat saat Megawati bersama Presiden Joko Widodo menghadiri pelantikan pengurus PAN di Jakarta. Bahkan, sempat beredar kabar, PAN akan masuk dalam Kabinet Kerja yang dibentuk oleh Jokowi.

Terlebih di beberapa kesempatan, kader PDIP menegaskan Jokowi perlu mengajak partai di luar KIH untuk mendapat dukungan soal kebijakan dari parlemen. Sebab, secara hitung-hitungan, dalam pengambilan keputusan menggunakan voting, maka KIH dipastikan akan selalu kalah dengan jumlah suara masih kalah dari KMP.

KIH sendiri didukung oleh beberapa parpol antara lain PDIP, Nasdem, Hanura, dan PKB. Sedangkan KMP didukung oleh Golkar, PKS, Gerindra, PAN dan PPP. Posisi Demokrat mengaku sebagai partai penyeimbang, tapi dalam beberapa keputusan krusial, Demokrat berada di pihak KMP.

“Di DPR sekarang ada KIH-KMP, saya bilang ‘so what’, kalau voting menang KMP, tapi apakah itu arti demokrasi,” tegas Mega.

Megawati menjelaskan, pengambilan keputusan lewat voting bukan karakter demokrasi yang ingin dibangun di Indonesia. Alasannya, demokrasi di Indonesia selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement