REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan indeks demokrasi Indonesia semakin meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 2013. Ia menyebut, indeks demokrasi meningkat dari 63,72 menjadi 73,04 pada 2015.
"Dalam hal berdemokrasi, kita telah menjadi salah satu contoh gemilang di dunia. Dibandingkan dengan tahun 2013, indeks demokrasi kita naik dari 63,72 menjadi 73,04 pada tahun 2015. Kita juga memiliki pemilih muda yang kritis, dan bersemangat mengawal jalannya demokrasi dan pemerintahan," kata Jokowi saat berpidato dalam Sidang bersama DPD dan DPR RI, di Jakarta, Jumat (14/8).
Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia pun merupakan negera demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tak hanya itu, ia mengklaim saat ini kelas menengah di Indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan. Jokowi pun optimis jumlah kelas menengah di Indonesia akan terus bertambah.
Menurut Jokowi, kemajuan Indonesia juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya yang semakin maju serta peluang peserta didik untuk melakukan mobilitas sosial semakin terbuka lebar.
Tercatat, saat ini Indonesia telah memiliki hampir 300 ribu sekolah, lebih dari dua juta guru, dan hampir 40 juta siswa. Angka tersebut, sambung Jokowi, tidak termasuk Taman Kanak-Kanak yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, dalam 15 tahun terakhir, Indonesia juga mengalami lonjakan Produk Domestik Bruto, dari sekitar 1000 triliun rupiah, menjadi sekitar 10 ribu triliun rupiah. Angka ini membuat Indonesia menjadi kekuatan ke-16 ekonomi dunia dan sejajar dengan negara-negara maju di Forum G-20.
"Semua itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang besar, kita harus percaya diri, harus optimis, bahwa kita dapat mengatasi segala persoalan yang menghadang di hadapan kita," jelas Jokowi.
Jokowi juga menilai menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama saat ini lebih berdampak bagi kelangsungan hidup bangsa ketimbang masalah melambannya perekonomian global yang kemudian berdampak pada perekonomian nasional.
Menurut dia, selama ini timbul egoisme di tiap lembaga/ institusi dan di masyarakat akibat menipisnya budaya saling menghargai. Akibatnya, kata dia, penyelesaian program pembangunan nasional pun melambat.
Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada budaya kerja, semangat gotong royong, dan tumbuhnya karakter bangsa. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menyoroti kecenderungan masyarakat yang merasa bebas dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingannya.
"Tanpa kesantunan politik, tatakrama hukum dan ketatanegaraan, serta kedisiplinan ekonomi, kita akan kehilangan optimisme, dan lamban mengatasi persoalan-persoalan lain termasuk tantangan ekonomi yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia. Kita akan miskin tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika