REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tedjo Edhy Purdjiatno harus rela melepaskan jabatan sebagai menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (Menko Polhukam). Presiden Joko Widodo resmi mengganti Tedjo dengan Luhut Pandjaitan.
Dalam sebuah wawancara televisi swasta, Tedjo pun bercerita detik-detik pencopotan jabatan yang telah diembannya selama 10 bulan.
"Sekitar pukul 19.00 ditelpon oleh Mensesneg untuk menghadap presiden," katanya, Rabu (12/8).
Waktu itu, lanjutnya, ia sedang berada di kantornya dan bekerja seperti biasa. Setelah tiba di istana presiden, ia dipanggil untuk duduk bersama Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, dan Mensesneg, Pratikno.
"Beliau (Jokowi) menceritakan sesuatu. 'Ini (reshuffle) sudah tidak bisa ditahan. Dan saya masuk dalam salah satu menko yang akan diganti," katanya.
Presiden menyampaikan permintaan maafnya karena harus merombak kabinet. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama selama ini.
Tedjo mengaku tidak mendapatkan penjelasan lebih jauh tentang perombakan kabinet. Ia juga tak bertanya mengapa diganti.
"Tidak etis kalau bertanya. Presiden bilang reshuffle sudah tidak bisa ditahan. Saya tidak menganalisis itu," katanya.
Tak lama setelah diberitahu, ia kembali ke kantornya. Ia bersama sekretaris pribadi membereskan ruang kerja mulai dari buku hingga pakaian dinas.
"Saya kembali ke kantor saya, membereskan semua. Setiap ada pergantian, saya ingin bersih, jangan sampai pejabat baru masuk berantakan. Saya di sana sampai jam 12 malam," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika