REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto menegaskan reshuffle kabinet merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk salah satunya menjawab keinginan publik.
Wiranto mengatakan perombakan kabinet merupakan kebijakan Presiden yang memang harus dilakukan.
"Saya kira ini kan satu kebijakan Presiden yang memang harus dilakukan ya untuk tidak sekadar menjawab keinginan publik tapi tentu hasil penilaian beliau (Presiden) secara pribadi secara kepala negara, pemerintahan, yang sudah bisa menilai pembantu beliau setelah bertugas selama ini," kata Wiranto, Rabu (12/8).
Ia menambahkan, hasil penilaian itulah yang kemudian diputuskan oleh Presiden dalam bentuk perombakan kabinet.
Oleh karena itu menurut dia tak perlu banyak komentar terhadap hasil reshuffle melainkan publik tinggal menunggu hasil kinerja menteri.
Ia mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden yang kadang tidak perlu dikomunikasikan dengan pihak lain termasuk partai politik pendukung pemerintahan.
"Ya kan engga perlu komunikasi, Presiden punya hak prerogatif. Saya mengatakan untuk pergantian menteri, Presiden engga terlalu banyak kompromi dengan siapapun," katanya.
Ia sendiri yakin Presiden sudah memilih kandidat terbaik dari semua segi terutama profesionalitas, kompetensi, dan tidak hanya performan dalam penampakan fisik.
Wiranto tidak ingin tergesa-gesa memberikan penilaian terhadap menteri-menteri yang baru dilantik oleh Presiden.
"Saya kira kita jangan tergesa-gesa memberikan penilaian ya. Masyarakat kan ingin ada suatu penyempurnaan susunan kabinet dan Presiden sudah melaksanakan ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika