Rabu 12 Aug 2015 13:08 WIB

Pramono Anung Siap Masuk Kabinet

Rep: Agus Raharjo/ Red: Bayu Hermawan
Politikus senior PDI Perjuangan, Pramono Anung.
Foto: Antara
Politikus senior PDI Perjuangan, Pramono Anung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mengumumkan perombakan kabinet siang ini, Rabu (12/8). Ada beberapa nama yang beredar bakal menjadi personel baru di kabinet Kerja Jokowi menggantikan orang-orang lama. Yang paling merebak, adanya penambahan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di kabinet.

Satu nama dari PDIP yang sudah lama dikabarkan akan masuk kabinet Jokowi adalah politikus senior Pramono Anung. Nama Pramono disebut akan menggantikan posisi Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab). Saat dikonfirmasi soal rencana pengumuman reshufle oleh Jokowi, anggota komisi I DPR ini mengiyakan.

"Kelihatannya begitu," katanya pada wartawan, Rabu (12/8).

Beberapa nama menteri dan setingkat menteri yang dikabarkan akan diganti antara lain Menko Pulhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Perekonomian Sofjan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapennas Andrianof Chaniago, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Pramono mengaku belum tahu apakah namanya masuk dalam skema pengganti menteri yang akan diganti. Namun, Pramono mengaku sedang bersiap. "Saya sendiri belum tahu, lagi siap-siap," tegasnya.

Politikus PDIP lain, Ahmad Basarah mengatakan nama yang akan masuk dalam susunan kabinet Jokowi menjadi hak prerogratif ketua umum Megawati Soekarno Putri. Namun, Basarah mengaku belum mendapat informasi resmi terkait reshufle.

Sebab, ketua umum sendiri yang melakukan pembahasan dengan Jokowi soal perombakan kabinet ini. Anggota komisi III DPR RI ini justru meminta semua pihak sabar menunggu sampai keputusan resmi Jokowi soal perombakan kabinet.

Basarah menegaskan pihaknya tidak tahu menahu soal koordinasi Jokowi dengan ketua umum mengenai reshufle. Menurutnya, pertemuan terakhir dengan Jokowi hanya membahas soal perkembangan politik di dalam negeri.

"Kalau PDIP itu hak prerogratif ketum, ketum yang menyampaikan kepada Jokowi," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement