REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) diisukan akan menjadi pendatang baru dalam susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK. Ketua DPP PAN Yandri Susanto pun membantah kabar yang kembali mencuat tersebut. 

"Sampai hari ini PAN belum ada tawaran resmi atau tidak resmi. Kalau pun ada tawaran kan PAN ada mekanismenya, menerima atau menolak," kata Yandri kepada Republika, Rabu (12/8).

Yandri mengatakan, secara informal, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memang pernah beberapa kali diajak istana berdiskusi mengenai reshuffle. Namun, ia mengaku, kala itu tidak ada pembicaraan mengenai menteri yang akan diganti atau yang menggantikan. 

Ia menegaskan, siapapun, termasuk PAN tidak berhak untuk mencampuri kewenangan presiden dalam menentukan siapa pembantunya. "Saat itu hanya diskusi mengenai reshuffle tapi bukan bicara orang, format, atau kursi masing-masing partai, nggak ada," ujarnya.

"Terserah presiden, kita hanya memberi masukan dan saran saja. Pemberian kursi itu belum, belum," kata Yandri lagi.

Anggota Komisi II DPR itu mengatakan, PAN memang merupakan salah satu pihak yang mendesak untuk dilakukannya reshuffle. Perombakan kabinet dianggap sebagai sebuah kebutuhan mendesak demi memperbaiki berbagai persoalan negara ini, khususnya di bidang ekonomi.

Meski begitu, Yandri menegaskan, bukan berarti PAN harus masuk dalam susunan kabinet yang baru. Komitmen PAN untuk tetap berada di luar pemerintahan, lanjutnya, bukanlah sebuah masalah bagi partai berlambang matahari tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika