REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pakar hukum tata negara, Mahfud MD melihat salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia ialah penegakan keadilan. Pasalnya, angka kesenjangan yang ada di Indonesia sudah mencapai taraf yang mengkhawatirkan. Hal itu lantaran segelintir orang menguasai segala sektor perekonomian bangsa ini.

"Di Indonesia, satu persen (penduduk) kuasai 70 persen lahan, 99 persen lainyya hanya mengelola 30 persen sisanya. Apa itu keadilan?" ujar Mahfud dalam 'Silaturahim Dunia Usaha Jawa Barat' di Hotel Hyatt Regency, Bandung pada Senin (10/8) malam.

Mahfud mengatakan, pada 15 Juli lalu, didapati indeks rasio gini Indonesia sudah mencapai angka 0,42. Kondisi itu jelas sangat memprihatinkan, meski diperkirakan indeks rasio gini atau angka kesenjangan di Indonesia akan menurun menjadi 0.36.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengakui, pembangunan pada Orde Baru terlihat lebih merata dan kesenjangan antara yang kaya dan miskin tidak terlalu melebar. "Di zaman Pak Harto dulu itu indeks gini rasionya 0,20. Sesudah 15 tahun reformasi menjadi 0,42," ujar Mahfud.

Guru besar hukum Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut menambahkan, menurut para ahli, indeks rasio gini yang mendekati 0,50 sudah masuk ke taraf yang membahayakan. Pasalnya, negara yang mencapai indeks rasio gini 0.50 bisa diperkirakan 'bubar'.

Mahfud mencontohkan, pada saat Mesir bergolak di rezim Mubarok kemarin, indeks rasio gini negeri tersebut sudah mencapai di angka 0,43. "Tidak ada dalam sejarah, negara bertahan di (indeks rasio gini) 0,50."

Karena itu, Mahfud mengajak semua kalangan untuk bersama-sama kembali ke fitrah yang serba penuh dengan kebaikan. Tiap sektor pemerintah hingga masyarakat dapat saling bahu-membahu dalam membangun keadilan dan kesejahteraan di negeri ini. Dengan begitu, kesenjangan yang ada saat ini dapat terkikis sedikit demi sedikit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika