REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Moqoddas menilai praktik politik uang yang sering terjadi pada pemilu termasuk pilkada merupakan dampak dari kualitas demokrasi.

"Penurunan kualitas demokrasi ini merupakan proses yang panjang dan saling terkait dimulai dari tata kelola ketatanegaraan," kata Busyro Muqoddas di lokasi Muktamar Muhammadiyah di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jumat (7/8).

Menurut Busyro, jika mencermati kata kelola ketatanegaraan meliputi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, banyak yang melahirkan kebijakan yang tercerabut dari amanah konstitusi. Padahal, kata dia, konstitusi mengamanahkan melindungi segenap warga negaranya negara serta kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Namun realitasnya, kata dia, banyaknya aturan perundangan dan kebijakan, yang tercerabut dari amanah konstitusi pasar dikendalikan oleh kekuatan kapital dan hal ini berdampak pada rakyat yang mengalami marjinalisasi. "Padahal, hak-hak rakyat dijamin konstitusi dan konvensi HAM Internasional," katanya.

Mantan pimpinan KPK tersebut menambahkan, pasar dikendalikan oleh kekuatan kapital ini, dari pendekatan politik memberikan dampak proses politik belum bisa bebas dari praktik politik uang, oligarki politik, dan politik dinasti.

Busyro menegaskan, posisi Muhammadiyah adalah merespons seluruh persoalan ketatanegaraan yang menjadi misi Muhammadiyah dalam dakwah konstitusi.

Menurut dia, Muhammadiyah juga sudah menginventarisasi aturan perundangan dan mencatat ada sebanyak 115 UU yang tidak pro-rakyat, di antaranya UU tentang Minerba yang sudah dbatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika