REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Nusa Tenggara Barat menyesalkan sikap pemerintah provinsi yang tidak serius dan menjadikan siaga bencana kekeringan sebagai prioritas utama.
"Ancaman kekeringan lahan di seluruh wilayah NTB perlu diantisipasi dengan tindakan pemerintah yang gesit serta cekatan. Tetapi hingga saat ini kami belum melihat upaya nyata dari pemerintah provinsi terhadap bencana itu," kata juru bicara Fraksi PKS DPRD NTB H Usmar Iwan Surambian di Mataram, Ahad (2/8).
Menurutnya, dalam pembahasan APBD Perubahan 2015 tak sedikitpun pemerintah provinsi menjadikan bencana kekeringan sebagai program utama dan prioritas pemerintah. Padahal, akibat bencana itu sejumlah desa dan kabupaten mengalami krisis air bersih.
"Seharusnya pemerintah provinsi bisa lebih tanggap dan gesit terhadap bencana kekeringan yang terjadi. Tetapi keseriusan itu tidak terlihat di APBD. Dukungan program dan anggaran sebagai langkah antisipatif tidak begitu menjadi prioritas utama," katanya.
Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah provinsi bisa lebih serius menangani persoalan kekeringan. Mengingat bencana tersebut setiap tahun hampir terjadi, namun upaya pemerintah dalam mengatasi hal itu tidak ada.
Sebelumnya, Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTB mencatat sebanyak 53 kecamatan dan 232 desa terkena kekeringan di sembilan kabupaten/kota di provinsi itu. Sementara, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyebutkan 4.046,80 hektare lahan padi dan palawija mengalami kekeringan akibat kemarau panjang yang melanda provinsi itu.
"Data 30 Juli ini ada 4.046,80 hektare yang mengalami kekeringan. Sedangkan 353 hektare lagi mengalami gagal panen atau puso," kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB Husnul Fauzi.
Berdasarkan klasifikasi lahan yang mengalami kekeringan, yakni ringan sebanyak 2.201 hektare, sedang 1.198 hektare, berat 294 hektare, dan puso atau gagal panen 353 hektare. "Yang mengalami kekeringan ini terbanyak di tanaman padi, sementara untuk tanaman palawija hanya sedikit," ujarnya.
Kata dia, daerah yang mengalami kekeringan ini tersebar di enam kabupaten, yakni Lombok Barat dengan satu desa, Lombok Tengah enam desa, Sumbawa tiga desa, Sumbawa Barat empat desa, Dompu enam desa, dan 11 desa di Kabupaten Bima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika