REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa masih tersisa 129 dokumen milik korban lumpur Lapindo Sidoarjo yang belum tervalidasi karena terkendala beberapa hal.
"Total ada 3.331 korban lumpur yang dokumennya harus tervalidasi. Tapi, saya mendapat update 31 Juli sesuai batas akhir, masih ada 129 yang belum tervalidasi," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (1/8).
Ia juga mengatakan semula total korban lumpur Lapindo berjumlah 3.337 keluarga, namun ternyata setelah diverifikasi, terdapat enam keluarga yang ganda sehingga data finalnya 3.331 dokumen.
Beberapa hal yang menyebabkan belum terselesaikannya validasi dokumen antara lain karena persoalan ahli waris yang belum tuntas sehingga harus diselesaikan secara internal, serta belum adanya kesesuaian harga.
Sebagai bentuk upaya mempercepat validasi, ia mengirimkan tim dari Kementerian Sosial untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan sehingga proses validasi dokumen segera selesai.
"Saya sampaikan, kalau ada persoalan yang berkaitan ahli waris dan surat keterangan kematian, maka saya minta tim membantu, terutama mengomunikasikan dengan notaris. Sudah ada enam notaris sukarela yang mendukung penyelesaian ini," ucapnya.
Setelah 129 korban tervalidasi datanya, maka tim akan segera mengumumkan, kemudian dicairkan langsung oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) ke rekening masing-masing, setelah memberi waktu tujuh hari untuk menyanggah dokumen.
"Kalau sudah tidak ada sanggahan maka KPKN mentransfer dana ke nomor rekening langsung sehingga penerima jangan khawatir ada potongan macam-macam," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Jual Beli Tanah dan Bangunan Warga Korban Lumpur Sidoarjo di dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, mengklaim proses validasi terhadap korban lumpur Lapindo berjalan lancar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika