REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bahwa ke depan, program bantuan kepada siswa yang tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan diubah. Nantinya, uang dari dana KJP tidak akan dapat dicairkan.

"Jadi sebetulnya idealnya ke depan KJP tidak bisa tarik satu sen pun. Ini untuk mencegah penyalahgunaan dan kami gampang memonitor," kata Ahok sapaan akrab Basuki di Balai Kota Jakarta, Kamis (30/7).

Basuki mengungkapkan, selama ini dana dari KJP kerap disalahgunakan oleh orang tua siswa. Sebelumnya, dana yang dapat dicairkan juga dalam jumlah banyak. Dana tersebut dapat dipakai oleh sejumlah orang tua siswa untuk kebutuhan yang lain.

Padahal, KJP diberikan untuk meringankan beban biaya sekolah siswa-siswi di Jakarta. Untuk itu, sejak Juni 2015 Pemprov DKI telah melakukan perubahan pada mekanisme pencairan dana KJP.

"Sekarang dikasih Rp 50 ribu karena belum semua terintegrasi. Seperti sebagian udah pake bus sekolah kan. Dan, kantin pun belum pakai auto debet," ujar Basuki.

Rencananya, apabila seluruh bus sudah terintegrasi dengan PT Transportasi Jakarta, para siswa dapat menaiki bus ke sekolah dengan gratis hanya dengan menempelkan KJP. Selain itu, mekanisme pembayaran uang belanja di kantin sekolah bagi pengguna KJP dapat dilakukan dengan menggunakan auto debet. Dengan begitu, pengguna KJP tidak perlu lagi menarik uang satu sen pun.

"Nah ke depan kami akan naikkan lagi yang visa, jadi bisa belanja di semua merchant yang ada di Jakarta ini," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika