REPUBLIKA.CO.ID, LANGSA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sudirman menyatakan pelaksanaan syariat Islam bukan menjadi penghambat pembangunan sektor pariwisata di Provinsi Aceh.
"Aceh melaksanakan syariat Islam, tapi bukan sebagai batu sandungan dalam mengembangkan potensi pariwista yang ada," katanya dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Langsa serta sejumlah pegiat kesenian dan kebudayaan di Langsa, Selasa (29/7) sore.
Dikatakan, pelaksanaan syariat Islam di Aceh bisa bersinergi dengan laju pertumbuhan pariwisata, terlebih saat ini Pemerintah Aceh sedang menggalakkan program tahun kunjungan di Aceh.
Karenanya, pemeran sosok Haji Uma dalam serial drama komedi yang populer di Aceh itu berharap kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat agar bisa bersatu mewujudkan program destinasi wisata di propinsi paling ujung pulau sumatera itu.
Menurut dia, sektor pariwisata merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar. Untuk itu, dengan terbitnya Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Sudirman mendorong pembangunan sektor pariwisata di seluruh kabupaten/kota di Aceh.
"Ini masa reses, kami hadir untuk melakukan monitoring terkait UU Kepariwisataan. Semoga Aceh bisa membangun destinasi wisata dan memberikan hasil positif terhadap pendatan asli daerah," tutur anggota Komite III DPD tersebut.
Ditambahkan, jika potensi wisata di Aceh dikelola dengan baik pasti akan berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat di sekitar lokasi objek wisata dan akan bergeliatnya industri kreatif. Pun demikian, ia menekankan pentingnya keselarasan antara rencana pembangunan wisata daerah dengan pusat.
Selain itu, lanjut dia, infrastruktur pendukung juga harus dibangun, di samping pengembangan produk wisata dan keterlibatan masyarakat. Tak kalah pentingnya menurut Haji Uma adalah jaminan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Aceh.
Ayah Yusniar dalam serial komedi "Umpang Breuh" itu juga mengatakan masih ada beberapa kelemahan dalam menangani pariwisata di Aceh.
Misalnya, sambung dia, masih terjadi pengkerdilan terhadap dinas dan minimnya anggaran yang tersedia. Selanjutnya, dia menilai bercampurnya bidang kepariwisataa dalam suatu dinas juga merupakan kendala lain yang harus segera diambil langkah konkrit oleh pemerintah daerah.
"Bidangnya bercampur, bersatu dalam suatu dinas yang akhirnya gemuk. Padahal kementeriannya berbeda," imbuh dia dalam pertemuan santai penuh nuansa kekeluargaan itu.
Sudirman juga mengutarakan pentingnya 'blue print project' dalam pembangunan destinasi wisata di Aceh. Terlebih, kata dia, saat ini DPD RI sedang membahas Rancangan Undang-undang Perlindungan Kebudayaan dan Bahasa Daerah.
Dalam kesempatan itu, senator asal Aceh itu berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh umumnya dan Kota Langsa khususnya, terkait dengan pembangunan kepariwisataan. "Segenap kemampuan pemikiran dan tenaga saya siap berjuang untuk kemasalahatan masyarakat Aceh," kata Sudirman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
