REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Surya Paloh mempersilakan Presiden Joko Widodo mengganti menteri asal partainya jika dinilai kurang efektif dalam kinerjanya.

"Kami tidak masalah, jika ada menteri asal Nasdem yang diganti, sebab itu hak prerogatif Presiden," ujarnya kepada wartawan usai menggelar konsolidasi dengan pengurus DPW Partai Nasdem Jawa Timur menjelang pilkada serentak di Surabaya, Sabtu (25/7).

Menurut dia, jika pergantian kabinet diperlukan saat ini sebagai bentuk perbaikan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla maka pihaknya sangat mendukung, meski harus mengorbankan menteri asal partainya. Kendati demikian, pihaknya memandang bahwa pergantian menteri bukan merupakan cara menyelesaikan permasalahan secara singkat dan bukan obat mujarab memperbaiki segalanya.

"Pergantian ini memang bagian dari penyelesaian masalah, tapi belum tentu bisa menyelesaikan masalah, apalagi secara instan," ucap politikus berlatar pengusaha tersebut.

Surya Paloh juga meminta kepada partai politik yang kadernya dipercaya duduk di Kabinet Kerja, namun terdampak pergantian Presiden maka tidak perlu marah-marah. "Jangan kemudian marah. Ini karena awalnya sepakat koalisi tanpa syarat atau tanpa bagi-bagi kursi. Sekali lagi, pergantian merupakan hak prerogratif presiden," katanya.

Partai Nasdem, kata dia, meski bagian dari koalisi, namun berjanji tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak memihak rakyat. "Tapi, saya tidak setuju jika ada yang bilang pemerintah sekarang tidak bekerja apa-apa. Nasdem juga akan tetap kritis terhadap pemerintahan yang baru berjalan belum setahun ini," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika