Kamis 23 Jul 2015 21:32 WIB

Jokowi-JK Didesak Perbaiki Keadaan Bangsa

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas yang membahas soal pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7).
Foto: Antara/Widodo S. Jusuf
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas yang membahas soal pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan aktivis pemuda yang menamakan diri Forum Aktivis Lintas Generasi, mendesak Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla agar segera meluruskan kiblat bangsa dengan kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Teguran untuk pemerintah Jokowi-JK dinilai perlu untuk mengembalikan cita-cita awal pemerintahan Kabinet Kerja.

"Mayoritas anggota forum menyetujui tarik mandat, namun forum masih memberi kesempatan kepada Pemerintahan Jokowi-JK untuk segera memperbaiki keadaan bangsa dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula, saat membacakan Petisi Keprihatinan Rakyat Indonesia di Jakarta, Kamis (23/7).

Petisi ditandatangani oleh 47 aktivis lintas generasi, mulai dari aktivis senior seperti Bursah Zarnubi, Bambang Wiwoho, Hatta Taliwang, Ariady Achmad, Laode Ida, Djoko Edhy Abdurrachman, Herdi Sahrasad, Marwan Batubara, Ali Mahsun, Abdul Malik, dan Agus Edi Santoso. Turut membubuhkan tanda tangan aktivis muda dari berbagai organisasi mahasiswa/pemuda seperti Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Ni Made Bethariani Saraswati, Ketua Umum GPII Karman, dan Ketua Presidium PP PMKRI Lidya Natalia Sartono.

Forum aktivis lintas generasi menilai, kepemimpinan Jokowi-JK selama delapan bulan ini menunjukkan bahwa janji kampanye untuk mewujudkan Trisakti dan Nawacita ternyata hanya retorika. Lebih dari itu, mereka menilai pemerintahan Jokowi-JK berpotensi melanggar konstitusi, antara lain dengan kebijakan melepaskan harga BBM kepada mekanisme pasar bebas yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Rakyat frustasi akibat ingkar janji pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan saat ini kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK sangat melenceng dari Trisakti dan Nawacita, terjadilah gelombang PHK di mana-mana, sementara harga energi dan pangan melambung tinggi, yang pada gilirannya menimbulkan hancurnya daya beli rakyat, jatuhnya omset perusahaann dan semakin masifnya kemiskinan," tegas Beni.

Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, yang merupakan inisiator petisi ini bersama Bursah Zarnubi, Hatta Taliwang mengatakan, Petisi Keprihatinan Rakyat Indonesia adalah gerakan moral dari para aktivis untuk memperbaiki situasi bangsa saat ini yang menghadapi krisis dan akan berbahaya jika tidak segera diatasi.

"Kita akan sosialisasikan petisi ini ke semua elemen masyarakat," jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement