REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengatakan, insiden penyerangan jemaah dan kios-kios serta masjid di Tolikara saat Idul Fitri sudah meretakkan kerukunan umat beragama di Papua.
Menurutnya, pendekatan keamanan di Papua saat ini belum diimbangi dengan pendekatan keamanan manusia. "Akibatnya apapun persoalan di Papua selalu dianggap bersifat keamanan," katanya, Selasa, (21/7).
Insiden di Tolikara menjadi tanda bahwa pemerintah kurang mengantisipasi bahwa isu agama di Papua yang selama ini dianggap baik-baik saja ternyata bisa menjadi potensi konflik luar biasa destruktif melebihi gerakan separatis. Padahal, peristiwa di Tolikara menunjukkan benih-benih akan terjadinya insiden sudah terpampang nyata dengan beredarnya surat dari Gereja Injil di Indonesia (GIDI) yang berisi larangan bagi umat Islam untuk merayakan Idul Fitri di situ.
“Peristiwa intoleransi ini diharapkan mengubah mindset semua stakeholder yang ada di Papua baik dari unsur pemerintah pusat, aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat bahwa saat ini isu agama sedang ‘dimainkan’ untuk mengobok-obok Papua. Sekecil apapun benihnya harus segera dikomunikasikan solusinya."
Ia mendesak pemerintah untuk terus mengomunikasikan perkembangan penanganan peristiwa Tolikara kepada masyarakat Indonesia. “Himbauan agar masyarakat terutama umat muslim menahan diri idealnya disertai dengan kerja cepat dan tepat pemerintah dalam menguak kasus ini," katanya.
Faktor paling penting, kata dia, adalah rasa keadilan dan kemanusian publik yang terusik dengan peristiwa ini harus segera dipulihkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
