REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Insiden yang mengakibatkan terbakarnya sebuah masjid di Kabupaten Tolikora, Papua, telah cukup menggemparkan masyarakat Indonesia. Terkait kondisi itu, Indonesia Police Watch (IPW) menilai, kondisi demikian merupakan bukti ketidakpedulian Kepolisian.
"Ini bukti bahwa pimpinan kepolisian di Papua kurang peduli terhadap dinamika sosial di daerahnya," ujar Neta melalui siaran pers, Senin (20/7).
Mengenai kondisi itu, Neta menjelaskan, Mabes Polri sebenarnya sudah memiliki peta daerah rawan konflik di seluruh Indonesia. Pemetaan ini, kata dia, telah dilakukan Polri untuk
mengamankan PIlkada serentak Desember mendatang.
Namun, IPW menilai pemetaan daerah rawan konflik ini tampaknya tidak akan ada gunanya di daerah. Menurutnya, hal ini terbukti jelas dengan meletusnya kerusuhan yang terjadi pada hari raya Idul Fitri pada 17 Juli lalu.
Dengan adanya situasi itu, Neta berharap para pejabat kepolisian tidak sekadar Omdo alias 'omong doang'. Ia menegaskan, pernyataannya itu harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata dan meningkatkan kinerja bawahan. Artinya, kata dia, kinerja Kepolisian di daerah rawan sudah harus disiagakan. Apalagi, lanjut dia, setelah melakukan pemaparan ihwal pemetaan wilayah rawan konflik.
Neta juga meminta Kapolri untuk melakukan tegas lagi ke depannya. Terutama, tambah dia, terhadap para Kapolsek, Kapolres, dan Kapolda tidak memiliki komitmen dalam mengamankan wilayahnya. "Kapolri jangan segan-segan untuk mencopotnya," jelasnya.
Sebelumnya, sebuah Masjid dan sejumlah kios terbakar saat pelaksanaan shalat Idul Fitri, Jumat (17/7) di Kabupaten Tolikora, Papua. Penyebab insiden ini karena penggunaan speaker saat pelaksanaan shalat. Suara takbir dari speaker umat Islam dinilai telah memancing reaksi umat Kristiani yang saat itu akan menggelar kegiatan keagamaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika