REPUBLIKA.CO.ID, ACEH BARAT -- Presiden Joko Widodo meminta agar pemekaran daerah jangan hanya sekedar memenuhi keinginan adanya pemerintahan baru namun harus juga menyesuaikan dengan kepentingan rakyat.

"Saya kira intinya pemekaran tidak apa-apa asalkan untuk kemakmuran rakyat, arahnya kesana. Tapi kalau pemekaran hanya untuk mengejar sebuah pemerintahan baru, itu yang tidak baik," kata Presiden saat mengunjungi Desa Swak Ribee di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Kamis (16/7).

Presiden yang menyampaikan hal itu usai shalat dzuhur di Masjid Al Istiqomah Swak Ribee. Kepala Negara mengatakan pemekaran daerah di Aceh berjalan cukup cepat namun ia mengharapkan hal itu membawa kemakmuran bagi masyarakat.

"Dan sekarang ini memang masih kita moratorium tidak ada pemekaran dulu, karena pemekaran itu perlu uang, pemerintah pusat perlu uang untuk drop. Ini yang terus kita lakukan," kata Presiden.

Kepala Negara mengenang bahwa pada dekade 1980an pernah bekerja di Aceh dan kini kondisinya jauh lebih baik.

"Dan Alhamdulillah saya bisa berkunjung ke sini, Aceh Barat, mungkin bapak ibu dan saudara sekalian perlu ketahui tahun 1985 itu pernah kerja di Aceh Tengah, tapi saya kemarin dengar yang dulu saya tempati ada masjid juga, ternyata tidak masuk ke Aceh Tengah, sudah masuk ke Beneur Meuriah. Ternyata pemekaran di Aceh ini banyak sekali, saya baru tahu ada Kabupaten Nagan Raya, ada Aceh Barat," kata Presiden.

Presiden berharap agar kondisi masyarakat Aceh dari waktu ke waktu semakin baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika