REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, desa-desa di kawasan perbatasan harus mempunyai sarana dan prasarana pelayanan umum yang laik. Ini harus dilakukan supaya desa di perbatasan bisa menjadi sabuk pengaman bagi wilayah di Indonesia.
"Kami menargetkan, desa di perbatasan Indonesia menjadi kawasan beranda Indonesia dengan menjalankan kegiatan save village di perbatasan Indonesia. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri dari pendekatan keamanan dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Marwan, Kamis (16/7).
Pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan lokasi prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi. Tujuannya berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, simpul utama transportasi wilayah dengan adanya pintu gerbang internasional pos pemeriksaan lintas batas kawasan perbatasa negara, dengan 16 PKSN lainnya sebagai tahap persiapan pengembangan.
Dengan adanya sarana yang memadai di perbatasan, kata Marwan, kerjasama dan pengelolaan perdagangan perbatasan dengan negara tetangga akan semakin meningkat. "Ketika perdagangan ekspor-impor di perbatasan meningkat, maka dipastikan perdagangan ilegal akan menurun drastis."
Selain itu, dengan pembangunan desa di kawasan perbatasan akan meningkatkan efektifitas diplomasi maritim dan pertahanan. Sehingga beberapa penyelesaian batas wilayah negara dengan 10 negara tetangga di kawasan perbatasan laut dan darat, serta meredam rivalitas maritim dan sengketa teritorial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
