REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu strategis banyak bermunculan dari dunia digital Indonesia tentang penyebaran paham teroris sampai pencurian data oleh pihak asing di internet. Terkait hal tersebut, pengamat keamanan siber, Pratama Persadha menyatakan peran Badan Intelejen Negara (BIN) harus bisa akurat untuk presiden.

“BIN harus bisa memberikan informasi yang benar-benar akurat kepada presiden sebagai user utama BIN,” kata Pratama dalam pernyataan tertulisnya yang diterima ROL, Selasa (14/7).

Ia menambahkan, seperti negara lainnya, maka BIN mempunyai peran dan fungsi tersendiri bagi presiden. Sebagai lembaga intelejen, BIN akan sangat didengarkan pendapatnya terutama oleh Presiden.

“Seorang kepala negara membutuhkan informasi yang penting dan rahasia di saat genting, namun keakuratanya harus bisa dijamin,” ungkap Pratama.

Kepala BIN, Sutiyoso beberapa kali menegaskan, salah satu fokus utama BIN adalah pengamanan ekonomi. Jika benar, kata dia, sasaran Sutiyoso itu dinilai sudah sangat tepat.

Alasannya, kata dia, karena ekonomi akan sangat berpengaruh bagi keadaan setiap negara. Ia berpendapat, dalam era perang informasi digital, negara-negara berlomba mendapatkan informasi untuk tujuan penguasaan ekonomi. “Seperti kata Snowden di ajang CeBIT di Jerman, bahwa aksi peretasan kini akan masif dilakukan oleh negara-negara. Tujuannya adalah penguasaan sumber-sumber ekonomi baru,” jelas Pratama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika