REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari membantah jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara lembaga, ikut memperburuk tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikan mengklarifikasi pemberitaan berjudul 'PDIP Ikut Perburuk Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah'.
Ia menjelaskan pernyataannya dalam diskusi yang digelar Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), terkait hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, hanya merujuk beberapa politikus bukan PDIP secara lembaga.
"Jadi saya merujuk beberapa politisi PDIP bukan PDIP-nya yang secara lembaga merupakan partai pendukung. Jadi salah jika ditulis bahwa saya menyoal PDIP secara lembaga," ujarnya kepada Republika, Jumat (10/7).
Lebih lanjut, Eva mengatakan saat itu ia menanggapi temuan bahwa elite dan umum sama-sama berpendapat bahwa mereka tidak puas terhadap kinerja Jokowi. Oleh karena itu ia melakukan analisa bahwa masyarakat umum mengikuti pendapat elite yang dimuat di media yang bukan media pendukung pemerintah.
"Masyarakat umum mengikuti pendapat opini atau perspektif elite yang terbentuk di media, yang ketika usai Pilpres cenderung mengikuti kemauan owner media, yang pemerintah tidak punya akses dan kontrol," jelasnya.
Menurutnya saat ini hanya ada dua media yang nada pemberitaan terhadap pemerintahan Jokowi cenderung positif. Selain itu, buruknya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemeritahan Presiden Jokowi juga dipengaruhi oleh pendapat elit pro pemerintah maupun oposisi yang cenderung menyerang pemerintah.
"Sayangnya baik elite pro pemerintah maupun oposisi beberapa politisinya dalam satu tone cenderung menyerang pemerintah. Ini menanggapi Iksan Modjo yang mengkritik beberapa politisi PDIP yang kencang menyerang Jokowi. Sesuatu yang tidak pernah terjadi di pada zaman pemerintahan SBY. Ini memang berdampak negatif ke persepsi publik," jelasnya.
Selain itu, ketiadaan tim media dan juru bicara presiden semakin memperlemah counter opini dari pemerintah. "Apalagi humas-humas juga kurang agresif men-deliver data-data kinerja pemerintah ke publik," ucapnya.
Eva kembali menekankan, bahwa apa yang disampaikannya dalam diskusi menanggapi hasil survei mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, bukan merujuk PDIP secara lembaga namun hanya beberapa politikus PDIP.
"Jangan sampai menimbulkan kesan bahwa saya menyalahkan PDIP sebagai lembaga, padahal saya kader PDIP, ini jadi kontradiktif," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
