REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak tim Panitia Seleksi (Pansel) membuka informasi para kandidat. Hal itu guna mengetahui latar belakang para Capim KPK.

"Kami minta tim Pansel memberikan akses bagi investigator dan masyarakat untuk mengetahui latar belakang para kandidat Capim KPK," kata Febri di Hotel Harris, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (9/7).

Pegiat antikorupsi juga mendesak Pansel untuk tidak memberi keistimewaan pada Capim KPK dari kepolisian dan kejaksaan. "Semua kandidat harus diperlakukan secara sama," ujar Febri.

Menurut, Febri dari hasil tracking yang dilakukan oleh ICW, ditemukan sebanyak 65% calon belum diketahui pengalamannya tentang perlawanan terhadap korupsi, 10% tidak diketahui sepak terjangnya. Sedangkan, 12% justru kerap menjadi lawan dari kegiatan melawan korupsi atau justru gembong korupsi, dan 13% adalah pendukung pemberantasan korupsi.

Pegiat antikorupsi juga mengajak masyarakat ikut serta terlibat dalam penilaian para Capim KPK. Koalisi Masyarakat Sipil telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan dan informasi. "Kami akan melindungi para pemberi informasi, nanti masukan tersebut akan menjadi pertimbangan bagi pansel untuk memilih capim KPK," ujar Febri.

Sebelumnya, 194 orang lulus dalam tahap seleksi administrasi calon pemimpin KPK dan menjalani tahap dua. Ketua tim pansel KPK Destry Damayanti mengatakan hasil seleksi tersebut akan diumumkan pada tanggal 14 Juli mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika