REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Banyaknya kepala daerah yang diciduk aparat penegak hukum berdampak pada pengambilan kebijakan di daerah. Para kepala daerah menjadi gamang dan takut mengambil kebijakan apalagi jika terlalu berisiko.
Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden, Iman Bastari dalam sidang terbuka promosi doktor yang berjudul 'Strategi Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Penerapan Public Entrepreneurship' di Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kamis (9/7).
"Sekarang ini ada indikasi kepala daerah gamang mengambil keputusan apalagi berinovasi. Kalau terlalu berisiko kurang berani. Akhirnya pembangunan lambat dan berpengaruh pada penyerapan anggaran," katanya.
Dalam penelitiannya, disertasi tersebut melibatkan 33 Provinsi, 64 pemkab, dan 48 pemkot. Mulai dari gubernur, bupati, wali kota, sekretaris daerah, hingga kepala dinas. Para pakar juga dilibatkan untuk memetakan persoalan kinerja pemerintahan daerah.
Fokus dalam disertasinya tak lain adalah publik entrepreneurship yang diartikan sebagai upaya mencari kesempatan, peluang baru, inovasi, dan kreatifitas solusi dari kepala daerah kepada masyarakat.
Sayangnya, geliat untuk menciptakan inovasi seringkali terkendala aturan. Tak sedikit kepala daerah atau pihak yang berinovasi untuk kepentingan masyarakat harus berurusan dengan hukum. Alhasil, mereka pun tak berani menciptakan inovasi dan berkreasi.
"Kita ada kendala dalam pengambilan keputusan untuk membuat inovasi; pembaruan sering terkendala aturan. Jadi, salah satu elemen yang sedikit diterapkan di Indonesia adalah risk taking. Kepala daerah gamang dan ragu mengambil keputusan padahal itu sangat penting untuk merespon keinginan masyarakat," katanya.
Ia pun menyarankan agar kepala daerah berkomunikasi dengan aparat hukum di daerahnya untuk membicarakan program, kegiatan, dan hambatan yang dihadapi. Harapannya, kepala daerah bisa cepat mengambil kebijakan tanpa khawatir berurusan dengan penegak hukum.
"Sepanjang hal itu dilakukan dengan itikad baik dan betul-betul memenuhi good governance," katanya.
Ia juga menyarankan agar dibentuk semacam risk management unit yang akan mempertimbangkan dan memitigasi risiko kebijakan kepala daerah sehingga tak salah langkah.
Yang tak kalah penting adalah sebelum mengambil kebijakan harus melibatkan semua stakeholder di daerah. Sehingga ketika kebijakan disahkan, semua orang merasa terlibat.
"Kebijakan itu berbasis knowledge policy. Jadi begitu kebijakannya keluar, semua pihak merasa dilibatkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
