REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus kekerasan pada anak yang dilakukan orang terdekat sering kita dengar bahkan semakin marak. Padahal sudah ada aturan mengenai peleindungan anak yang tercatat dalam undang-undang.
Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris menyayangkan tidak adanya sosialisasi terkait undang-undang tersebut. Masyarakat Indonesia umumnya banyak yang tidak mengetahui aturan yang ditetapkan dalam undang-undang terkait kekerasan pada anak. Ini yang kemudian membuat kasusnya semakin tinggi.
"Bayangan saya, jika ada sistem atau cetak biru perlindung anak, semua kementerian/lembaga diharuskan punya program-program sosialisasi perlindungan anak," jelas Fahir lewat siaran pers yang diterima Republika, Senin (6/7).
Ia menyontohkan Kementerian Agama harus memiliki program sosialisasi dan konsultasi bagi pasangan yang akan menikah mengenai hak-hak anak dan UU Perlindungan Anak termasuk ancaman pidananya. Atau Kemenkominfo punya program sosialisasi yang masif bahwa kekerasan anak adalah tindakan kriminal dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Menurutnya, seharusnya saja sejak UU Perlindungan anak diberlakukan, pemerintah dan stakeholders lainnya duduk bersama menyusun dan mengimplementasikan sistem perlindungan anak. Dampaknya jika demikian kemungkinan besar kasus kekerasan terhadap anak tidak akan semarak seperti saat ini.
Ia juga mengatakan persoalan paling mendesak adalah merubah mindset masyarakat terkait perlindungan dan hak-hak anak. Masyarakat terutama para orang tua harus diberikan pemahaman awal agar dapat menjaga sikap dan bentuk pendidikan pada anak.
"Masih banyak orang tua yang tak paham bahwa sebenarnya jika dia melakukan kekerasan terhadap anaknya artinya dia sudah melakukan tindakan kriminal dan bisa dipidanakan atau dipenjara," ujarnya
Ia berharap pemerintah dan elemen-elemen terkait mulai menggencarkan sosialisasi pemahaman bagi masyarakat. Hal ini sekiranya dinilai dia dapat membantu menurunkan kasus kekerasan pada anak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika