Senin 06 Jul 2015 14:00 WIB

11 Kecamatan di Sukabumi Belum Mandiri Pangan

Rep: Riga Nurul Iman/ Red: Karta Raharja Ucu
Petani melintasi sawahnya yang berada di Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (26/6).
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Petani melintasi sawahnya yang berada di Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (26/6).

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Sebelas kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, belum memiliki kemandirian pangan. Sebab, produksi hasil pangannya masih di bawah kebutuhan konsumsi masyarakat.

Data Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Sukabumi menyebutkan, ke sebelas kecamatan tersebut yakni Bantargadung, Ciambar, Bojonggenteng, Cidahu, Cikakak, Cisolok, Cikidang, Kabandungan, Simpenan, Warungkiara, dan Kalapanunggal. Sementara jumlah kecamatan di Sukabumi mencapai sebanyak 47 kecamatan.

"Sebelas kecamatan itu memang produksi pangannya di bawah kebutuhan konsumsi," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Sukabumi Asep Sugianto kepada ROL, Senin (6/7). Hal ini didasarkan perbandingan luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan.

Akibatnya kata Asep, untuk memenuhi kebutuhan pangan warga di sana mendapatkan pasokan dari daerah lain seperti kawasan Pajampangan. Sehingga warga di sana tidak mengalami rawan pangan maupun rawan daya beli.

Di sisi lain ujar Asep, untuk mengantisipasi terjadinya rawan pangan di musim kemarau pemkab telah memiliki cadangan beras sebanyak 60 ton. Puluhan ton beras tersebut dapat disalurkan untuk membantu para petani yang gagal panen akibat kekeringan dan nelayan yang tidak bisa melaut akibat gelombang tinggi serta korban bencana alam. "Namun, hingga kini belum ada kecamatan yang mengajukan permohonan bantuan," ujar Asep.

Jika ada permintaan dari kecamatan, maka BKP siap menyalurkan bantuan.Asep mengatakan, setiap orang yang mendapatkan bantuan beras standarnya sebanyak 300 gram per hari. Bantuan itu untuk maksimal selama 60 hari. Bupati Sukabumi Sukmawijaya mengatakan, hingga kini belum ada laporan terkait dampak kekeringan baik kesulitan air bersih maupun rawan pangan akibat gagal panen. Namun, pemkab tetap menyiapkan langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi dampak kekeringan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement