REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan persetujuannya untuk dilakukan reshuffle atas menteri di bidang perekonomian.

“Memang seharusnya begitu (reshuffle). Jadi mereka harus mencari orang yang mempunyai kemampuan yang tidak hanya teoritis tapi mampu mengimplementasikan juga,” kata Yusril di kantor DPP PBB, Pasar Minggu, Sabtu (4/7) malam.

Menurut Yusril saat ini belum ada satu pun prestasi yang bisa dibanggakan dari pemerintah. Bahkan dari segi visi danpertumbuhan ekonomi secara nasional juga tidak banyak kemajuan. Ia berpendapat bahwa pemerintah seperti kehilangan akal lalu menempuh cara-cara yang mudah untuk mendapatkan uang, seperti meningkatkan pajak, meningkatkan bea materai dan lainnya.

“Hal seperti itu menjadi beban yang akan memberati kehidupan masyarakat. Apalagi menghadapi lebaran, pasti inflasi akan terjadi. Di tengah-tengah ketidakpastian dan di tengah-tengah makin merosotnya nilai kurs mata uang kita terhadap mata uang asing,” tuturnya.

Akan tetapi, lanjut Yusril, semua adalah wewenang Presiden Joko Widodo perlu atau tidaknya dilakukan reshuffle secara parsial. Ia menegaskan, meskipun PBB tidak ikut dalam pemerintahan saat ini, mereka akan tetap kritis mengawasi pemerintahan yang stabil, dan bekerja dengan konsisten melaksanakan agenda-agendanya secara keseluruhan.

"Jangankan kami, PBB, PDIP yang partai pengusung pemerintahan pun juga tidak puas dengan pemerintahan saat ini. (Tapi) itu sepenuhnya kewenangan presiden," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika